Pantau PMN, Komisi VI DPR Tinjau PTPN X di Surabaya
18-02-2015 /
KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana mengatakan, kunjungan kerja spesifik ke PTPN X ini dalam rangka melakukan pengawasan dan melihat langsung industri hilir, dari PTPN X yang mendapatkan PMN sebesar Rp. 470 Miliar.
"kita lihat apakah yang disampaikan industri ini benar adanya. memang sudah ada industri hilir, produksi bagus, efisiensi jelas. dan sementara dana yang diberikan kepada PTPN X betul-betul digunakan sesuai fungsinya,"ujar Azam saat diwawancarai oleh Parlementaria, di Surabaya, baru-baru ini.
Setelah masa reses, lanjut Azam, DPR akan mengundang jajaran Direksi PTPN untuk memaparkan rincian programnya sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap dana PMN ini.
"Nanti kita akan meminta Direksi memaparkan rincinya karena ini merupakan fungsi pengawasan kita bahwa kita membentuk Panja Pengawasan PMN untuk melihat PMN ini,"ujarnya.
Dia mengatakan, PMN di sektor gula ini dari dulu memang sangat terlupakan dan diharapkan dana digunakan untuk memperbaharui peralatannya.
"PTPN X akan melakukan perbaikan jadi tidak hanya industri gula tetapi ada Bio Etanol, coal generation juga ada hal lain yang bisa ditingkatkan selain gula ini,"terangnya.
Sebelum pengucuran PMN, Komisi VI DPR, lanjut Azam, memiliki tanggung jawab untuk melakukan assesment terkait kucuran dana jangan kucuran dana diberikan begitu saja tanpa adanya tanpa tanggung jawab dari perseroan.
"Kita telah melakukan assesment, penelitian, dan menanyakan langsung pada direksi terhadap penggunaan dana PMN itu. "PMN untuk BUMN selama ini tidak pernah mendapat kucuran dana baru saat ini mendapat dana dari penghematan BBM tahun lalu yang difokuskan untuk mendorong program Nawacita Jokowi-JK,"jelasnya. (sugeng), foto : sugeng irianto/parle/hr.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...